AIIMNEWS.COM – Mantan Presidem BEM Universitas Ichsan Gorontalo Utara mengkritisi proses pemilihan BEM serta adanya dugaan perekrutan kepanitiaan mubes secara diam-diam.
Presiden BEM 2023 – 2024, Julianhar Ohi menyebutkan, jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas seyogianya dilaksanakan secara terbuka, dikarenakan agar seluruh mahasiswa dapat mengetahui dan menyampaikan aspirasinya serta dapat mengetahui kapasitas dan kapabilitas dari capres dan cawapres yang sementara bertarung.
“Berkaca pada Pilbem sebelumnya, itu dilaksanakan secara terbuka dan menggunakan E-Vote atau pemilihan berbasis online, olehnya konsep pemilihan yang terbuka mencerminkan sistem politik didalam kampus berjalan secara demokrasi, transparan, jujur dan adil.” katanya
Bahkan pada Pilbem di kampus – kampus besar pun menurut Julianhar Ohi menggunakan E-Vote agar seluruh mahasiswa dapat terlibat dan juga pelaksanaan tetap secara terbuka dan seluruh mahasiswa ikut dilibatkan juga.
“Oleh sebab itu kami mendesak untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo Utara untuk segera dilaksanakan secara terbuka atau melalui Pemilihan Raya Mahasiswa, agar terciptanya sistem demokrasi yang transparan, jujur dan adil,” tegasnya
Kemudian melihat kondisi yang ada di kampus, bahwa kampus hari ini masih dalam keadaan libur semester genap, olehnya pelaksanaan ini dikarenakan harus melibatkan seluruh mahasiswa maka Sistem pemilihan menggunakan E-Vote adalah solusi yang bijak agar seluruh mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilbem UIGU 2025.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU) seharusnya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum (pemilu) mahasiswa, bukan dengan sistem musyawarah besar. Berikut beberapa alasan mengapa sistem pemilu lebih tepat:
- Prinsip Demokrasi
– Partisipasi Seluruh Mahasiswa : Pemilu memastikan setiap mahasiswa memiliki hak suara yang setara, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
– Transparansi dan Akuntabilitas : Proses pemilu yang jelas (kampanye, debat, voting) memungkinkan mahasiswa menilai calon secara objektif.
- Potensi Masalah dalam Sistem Musyawarah Besar
– Tidak Inklusif : Musyawarah besar sering hanya melibatkan segelintir perwakilan, sehingga aspirasi mahasiswa secara keseluruhan mungkin terabaikan.
– Risiko Manipulasi : Proses musyawarah rentan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu atau intervensi dari pihak kampus.
– Kurang Representatif : Keputusan oleh sedikit orang tidak mencerminkan kehendak mayoritas mahasiswa.
“Kami meminta Wakil Rektor III untuk menseriusi masalah ini, dan meminta untuk segera dilaksanaan Pilbem Universitas harus secara terbuka melalui pemilihan raya,” Pungkasnya.
(ha/aiim)
