AIIMNEWS.COM – Isu penyewaan mobil dinas baru oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi terus menjadi sorotan publik, Sabtu (14/6/2025).
Namun hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo belum memberikan sikap resmi maupun pernyataan terbuka terkait hal tersebut.
Saat ditemui media ini, salah satu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, fraksi PKS itu menolak untuk memberikan komentarnya terkait persoalan mobil dinas baru yang ada di Pemerintah daerah tersebut.
“Kalau soal itu saya belum,” kata dia dengan nada pelan dan senyum saat ditemui di salah satu kantin di DPRD Kabupaten Gorontalo.
Salah satu pengamat politik di Kabupaten Gorontalo, menilai DPRD seharusnya DPRD tampil di depan sebagai pengawas anggaran dan suara rakyat, bukan justru memilih bungkam di tengah polemik yang menyita perhatian masyarakat.
Diamnya anggota dewan juga menimbulkan spekulasi adanya tekanan politik atau kompromi tertentu antara legislatif dan eksekutif. Bahkan, beberapa pihak menyebut DPRD seakan enggan bersuara karena berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu.
“Mereka dipilih untuk mengawasi, bukan berdiam diri. Rakyat butuh kejelasan, bukan pembiaran,” ujar pengamat politik itu.
Sebelumnya, organisasi AMMPD melayangkan kritikannya kepada Lembaga Legislatif (DPRD) tersebut. AMMPD itu bilang DPRD Kabupaten Gorontalo jangan hanya diam melihat kisruhnya Pemerintahan saat ini yang mengadakan mobil dinas baru di tengah efisiensi.
“Kami menduga Pemda akan berencana belanja mobil dinas Bupati di tahun ini. Perkiraan saya itu anggarannya sebesar kurang lebih 2 milyar. Ini baru dugaan ya. Jika memang terjadi, saya berharap DPRD bisa mempertimbangkan hal ini apabila diajukan. DPRD juga jangan hanya diam, duduk, pokir, perdis,” tandas anggota AMMPD, Arif Rahim.
(ha/aiim)
