AIIMNEWS.COM – Gelombang aksi demonstrasi kembali menyasar dugaan kasus asusila yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Puluhan Massa Aksi yang mengatasnamakan BEM Provinsi Gorontalo mendatangi kantor DPRD, menuntut agar proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap oknum anggota DPRD dari fraksi PKB tersebut segera dipercepat.
Dalam orasinya, Koordinator BEM, Erlin Adam menilai dugaan kasus asusila yang mencuat dan menjadi perhatian publik telah mencoreng marwah lembaga legislatif serta merusak citra partai politik. Mereka menegaskan bahwa langkah tegas harus segera diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi dewan.
“Kami meminta agar partai dan pimpinan DPRD tidak berlarut-larut. Jika memang sudah jelas melanggar kode etik dan aturan partai, segera proses PAW. Jangan tunggu tekanan publik semakin besar,” tegas Erlin.
Para demonstran juga telah memegang papan nama dari anggota DPRD, Rahmat Maku untuk dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak pantas lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Mereka menilai, kasus yang menyeret aleg PKB tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut integritas jabatan publik.
Sementara itu, Jayusdi Rivai selaku anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang saat itu menerim massa aksi menyampaikan, pihaknya menghormati aspirasi masyarakat dan akan menunggu langkah resmi dari partai terkait.
“Hari selasa kemarin pemeriksaan awal dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD kepada yang bersangkutan. Kemudian, saya juga akan menyampaikan apa yang terjadi hari ini kepada BK. Sebagai informasi juga BK masih sementara mengumpulkan bukti-bukti yang ada,” ucap Jayusdi Rivai.
Di sisi lain, internal Partai Kebangkitan Bangsa disebut tengah melakukan penelusuran dan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Beberapa kader menyatakan bahwa partai akan bersikap tegas jika terbukti ada pelanggaran berat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi hingga pemberhentian.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan percepatan PAW tidak segera ditindaklanjuti.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat Gorontalo, yang berharap ada transparansi serta ketegasan dalam penanganan dugaan pelanggaran moral oleh pejabat publik.
(ha/aiim)
