AIIMNEWS.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Gorontalo dengan pihak Bank SulutGo (BSG) Cabang Limboto berlangsung panas. Pimpinan dan anggota dewan melontarkan kritik keras lantaran pihak BSG dinilai tidak membawa data yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi agenda pembahasan.
Terpantau, ketegangan terjadi saat sejumlah anggota DPRD meminta penjelasan terkait berbagai informasi dan kebijakan yang menjadi perhatian publik. Namun, perwakilan BSG Cabang Limboto tak memamparkan data lengkap sehingga tidak dapat memberikan jawaban secara rinci.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan para legislator. Mereka menilai kehadiran pihak BSG dalam forum resmi DPRD seharusnya disertai kesiapan data dan kewenangan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.
“Yang pasti kami kecewa. Karena kami berharap Direktur langsung yang hadir dan memberikan penjelasan terkait pelayanan yang ada di BSG,” tegas Irwan Dai usai memimpin RDP, Kamis (30/7/2026).
Irwan Dai mengatakan, terdapat tiga hal yang kemudian menjadi fokus rapat hari ini, yakni menyangkut Kredit Usaha Rakyat (KUR), Corporate Social Responsibility (CSR), Pelayanan Kredit bagi PNS atau ASN di Kabupaten Gorontalo.
“Kalau yang disampaikan tadi oleh pihak bank, yang tersedia untuk KUR itu hanya Rp10 miliar dan yang terealisasi baru Rp6 miliar lebih,” kata Irwan Dai.
Karena tidak memperoleh informasi yang memadai, DPRD akhirnya meminta agar RDP ditunda. Irwan dan anggota DPRD yang tergabung dalam komisi gabungan juga meminta manajemen BSG menghadirkan direktur atau pejabat yang memiliki kewenangan penuh serta membawa seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan pada rapat berikutnya.
Penundaan RDP tersebut diharapkan menjadi perhatian serius bagi manajemen BSG agar lebih menghormati forum resmi DPRD dengan menyiapkan data secara lengkap dan menghadirkan pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
DPRD menegaskan, rapat lanjutan nantinya diharapkan mampu menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, bukan sekadar menjadi forum penyampaian informasi yang tidak didukung data.
Sementara itu, perwakilan BSG Cabang Limboto, Apriani Latif saat diwawancarai usai RDP mengaku kalau isi surat itu hanya berkaitan dengan keluhan KUR. Tidak ada permintaan data.
“Disurat yang masuk ke kami itu tidak ada permintaan datanya. Cuman terkait keluhan-keluhan KUR. Kami juga tidak sembarang bawa, sesuai dengan isi surat,” kata Apriani Latif.
“Jadi disposisi suratnya hanya menghadirkan kami. Kami bawa data cuman sesuai surat. Bukan data yang seperti diminta itu, realisasi perkecamatan secara rinci. Yang kami bawa data hanya total anggaran KUR dan realisasinya. Kalau secara rinci itu, kami belum pilah atau mapping,” jelasnya.
(redaksi/aiim)
