AIIIMNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027.
Hal itu ditandai dengan diserahkannya rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, kepada DPRD Bone Bolango.
Penyerahan rancangan KUA-PPAS tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Bone Bolango, Senin (10/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Ismet Mile meminta DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menindaklanjuti dan membahas rancangan tersebut. Menurutnya, pembahasan perlu dipercepat karena pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan waktu dalam menyusun tahapan anggaran tahun 2027.
“Saya berharap rumusan daripada KUA-PPAS kita segera selesaikan perumusannya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan masalah waktu,” kata Ismet.
Ia menegaskan, KUA-PPAS memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen tersebut menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan.
“KUA-PPAS ini sangat penting sekali, tidak hanya bagi eksekutif tetapi juga bagi legislatif. KUA-PPAS menjadi landasan kita untuk urusan pemerintahan,” jelasnya.
Ismet juga meminta agar pembahasan KUA-PPAS tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap setiap program dan kegiatan yang nantinya dituangkan dalam rancangan anggaran mampu menjawab persoalan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bone Bolango.
“Saya berharap agar komponen-komponen program kegiatan yang akan kita tuangkan dalam pasal-pasal itu adalah benar-benar bertujuan meningkatkan stabilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Dengan diserahkannya rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut, Pemkab Bone Bolango berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang selaras dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
(redaksi/aiim)
