AIIMNEWS.COM – Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik. Diantaranya, depan Kantor Bupati Gorontalo dan di Gedung Rakyat, DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (16/6/2025).
Mereka menuntut agar dua kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo diperiksa secara serius karena diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam Orasinya, Presiden BEM UG, Erlin Adam mengatakan, kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan dua orang Kadis, yakni Safwan Bano dan Rahmat Pomalingo justru hanya mendapatkan sanksi administrasi.
“Kita lihat bahwa beberapa pejabat lainnya telah diberi sanksi berupa dinonaktifkan. Seperti Kasatpol PP dan Direktur Rumah Sakit, masa dua Kadis itu hanya mendapat sanksi administrasi, ini gimana,” ungkap Erlin Adam.
Erlin mempertanyakan soal hasil pemeriksaan kepada kedua Kadis tersebut yang kemudian hanya dijatuhkan sanksi administrasi. Ia menduga jangan sampai ada permainnya dalam proses pemeriksaan tersebut.
“Bupati Gorontalo jangan tebang pilih. Kalau memberikan sanksi harus tegas. Ini nyata-nyata sudah ada pelanggaran hanya di kasih sanksi administrasi,” tegas Erlin Adam.
Lebih ironisnya lagi, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira telah mengeluarkan statement di beberapa media bahwa dirinya mengapresiasi kinerja Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.
“Ini kenapa lagi. Dari banyaknya kasus di lingkungan pemerintahan Bupati Sofyan Puhi, Ketua DPRD melayangkan apresiasinya. Sebenarnya DPRD ini berdiri dimana? Atas nama rakyat atau atas nama Bupati,” tandas Erlin Adam.
(ha/aiim)
