AIIMNEWS.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diduga melakukan penyewaan mobil baru untuk Bupati Sofyan Puhi kembali menuai kritik tajam, Selasa (10/6/2025).
Kali ini datang dari organisasi Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Kepada media, Anggota AMMPD, Arif Rahim, mengatakan bahwa di saat anggaran pemerintah sedang diperketat dan banyak program publik dipangkas dengan alasan efisiensi, munculnya mobil baru justru menunjukkan ketidapekaaan terhadap kondisi rakyat.
“Ini bukan hanya soal mobil, ini soal moral. Ketika rakyat sedang susah, pemerintah justru bergaya. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya.
Tuntut Transparansi dan Audit Anggaran
AMMPD mendesak agar pemerintah daerah transparan dalam proses pengadaan atau penyewaan kendaraan dinas tersebut. Mereka juga meminta lembaga audit seperti BPK atau Inspektorat segera turun tangan menyelidiki apakah penggunaan anggaran sudah sesuai ketentuan.
“Kalau memang sewa, tunjukkan dokumennya. Kalau beli, jelaskan urgensinya. Publik berhak tahu,” tambahnya.
Padahal kata Arif, Bupati Gorontalo masih punya 2 unit mobil dinas yang itu masih sangat layak digunakan. Apalagi Bupati Gorontalo, di setiap hari Minggu itu tidak gunakan mobil karena ada kebijakan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor.
“Kami menduga Pemda akan berencana belanja mobil dinas Bupati di tahun ini. Perkiraan saya itu anggarannya sebesar kurang lebih 2 milyar. Ini baru dugaan ya. Jika memang terjadi, saya berharap DPRD bisa mempertimbangkan hal ini apabila diajukan. DPRD juga jangan hanya diam, duduk, pokir, perdis,” tandas Arif Rahim
(ha/aiim)
