AIIMNEWS.COM – Ratusan warga Desa Buhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa dan di sekretariat BPD, Jumat (22/4/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Kepala Desa (Kades) Buhu yang dinilai telah gagal menjalankan tugas dan diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran administratif serta perilaku yang tidak mencerminkan etika seorang pemimpin desa.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Buhu Menggugat (Ambungu) menilai kepemimpinan Muhamad Daud Adam telah jauh menyimpang dari nilai-nilai seorang pemimpin. Bagi mereka, kades yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi sumber ketakutan.
“Coba kita tanya, apa pantas seorang pemimpin menganiaya rakyatnya sendiri, hanya karena dipanggil janji palsu? Apakah itu pemimpin?” tegas Rinaldy Latif dalam orasinya.
Rinaldy menyampaikan keresahan atas perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, dua tahun tambahan tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat, bukan memberikan solusi.
“Alih-alih meredam konflik, justru api perselisihan terus menyala di lingkungan masyarakat,” kata Rinaldy.
Rinaldy juga menjabarkan sosok pemimpin ideal, beradab, berakhlak, dan memiliki kasih terhadap rakyat. Namun nilai-nilai tersebut, kata Rinaldy, tidak terlihat dalam kepemimpinan Muhamad Daud Adam.
“Kepala desa itu harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah. Semua yang saya sampaikan di atas tadi, menurut kami tidak ada pada Kepala Desa Buhu,” kata Rinaldy.
Sementara itu koordinator aksi Riry Muhamad, turut menyoroti gaya komunikasi sang kepala desa yang dinilai kasar dan melecehkan martabat warga dengan menyebut penerima bantuan sebagai “pengemis”.
“Ini bukan sekedar salah ucap. Ini adalah penghinaan terhadap kemanusiaan,” tegas Riry.
Tak hanya itu, Riry menyampaikan bahwa kasus kekerasan fisik terhadap warga bernama Djakarian Hasan sebagai bukti nyata penyimpangan kekuasaan. Menurut Riry, janji-janji kosong sang kepala desa justru berujung pada tindakan brutal.
“Kami juga menuntut pemerintah daerah mengaudit pengelolaan keuangan BUMDes Mekar Abadi Desa Buhu yang tidak transparan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Riry.
“Terakhir kami menuntut pemerintah desa menutup kos-kosan di Desa Buhu yang diduga menjadi tempat praktik maksiat dan prostitusi,” tandas Riry.
(ha/aiim)
