AIIMNEWS.COM – Pemkab Bone Bolango mulai menaruh perhatian lebih serius terhadap upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi dari dalam birokrasi. Langkah itu ditegaskan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang berlangsung di Gorontalo, Senin, 30 Juni 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa, menegaskan bahwa pengendalian korupsi tidak boleh lagi dipahami sebagai tugas eksklusif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut dia, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah justru menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berbagai risiko yang muncul di unit kerjanya masing-masing.
“Pengawasan bukan semata-mata tugas APIP. Seluruh pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko sehingga harus memahami strategi pengendalian sekaligus langkah mitigasi terhadap setiap potensi risiko, termasuk risiko korupsi,” kata Sekda di hadapan peserta bimtek.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa paradigma pengawasan di lingkungan Pemerintah mulai bergeser. Pendekatan yang sebelumnya banyak bertumpu pada pemeriksaan setelah masalah muncul kini diarahkan menuju sistem pencegahan yang dibangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Dalam paparannya, Sekda juga mengungkapkan kondisi terkini Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bone Bolango. Saat ini daerah tersebut masih berada pada Level 2.
Level tersebut menunjukkan organisasi pemerintahan telah memiliki pembagian tugas yang jelas serta mampu mendefinisikan proses kerja. Namun, berbagai strategi pengendalian dinilai belum terintegrasi secara menyeluruh. Sebagian besar mekanisme pengendalian juga masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, belum menjadi bagian dari budaya organisasi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Apa yang sudah dicapai harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Jangan sampai capaian yang sudah diraih justru mengalami penurunan,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas SPIP menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Tanpa sistem pengendalian yang kuat, berbagai program pembangunan akan selalu berhadapan dengan potensi penyimpangan, inefisiensi anggaran, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik.
(redaksi/aim)
