AIIMNEWS.COM — Ketua Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), Ronald Van Mansur Nur, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terkait perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Desakan tersebut disampaikan Ronald menyusul Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2026/PN Gto yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada 7 September 2026.
Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 17 Juli 2026 atas Laporan Polisi Nomor LP/B/102/IV/2024/SPKT/POLDA GORONTALO tanggal 23 April 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Ronald menilai putusan tersebut telah memberikan arah yang jelas bagi penyidik untuk melanjutkan kembali proses hukum terhadap perkara dimaksud.
“Putusan pengadilan sudah terang dan tegas. SP3 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim juga secara eksplisit memerintahkan penyidik membuka kembali dan melanjutkan penyidikan. Karena itu, kami mendesak Polda Gorontalo segera melaksanakan putusan tersebut secara konkret,” tegas Ronald.
Menurutnya, pelaksanaan putusan tidak boleh berhenti sebatas tindakan administratif berupa pembukaan kembali berkas perkara. Ia meminta penyidik melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta dan alat bukti sebagaimana diarahkan dalam amar putusan.
“Jangan hanya membuka kembali berkas perkara di atas meja lalu prosesnya kembali berjalan di tempat. Hakim sudah memberikan arah yang sangat jelas mengenai apa yang harus didalami oleh penyidik. Harus ada tindakan penyidikan yang konkret, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ronald menjelaskan, dalam amar putusan, hakim memerintahkan penyidik melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek penting dalam perkara tersebut.
Di antaranya keterangan korban dan saksi-saksi, hasil pemeriksaan psikologi klinis dan psikologi forensik, dokumen Satgas PPKS, keputusan administratif terhadap terlapor, bukti komunikasi elektronik, relasi kuasa, hingga informasi mengenai kemungkinan adanya korban lain serta pola tindakan yang berulang.
Selain itu, putusan juga memerintahkan penggunaan hasil pemeriksaan Psikolog Forensik APSIFOR, bukti administratif serta bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang telah diserahkan dalam proses penyidikan.
Ronald menilai seluruh poin tersebut harus menjadi pedoman konkret bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan lanjutan.
Hormati Putusan Pengadilan
Sebagai Ketua PERADI SAI, Ronald menyebut perkara ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana institusi penegak hukum menghormati mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan.
“Ketika keputusan penyidik diuji melalui mekanisme praperadilan dan kemudian hakim menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, maka respons institusi penegak hukum harus jelas: hormati, laksanakan dan tindak lanjuti,” katanya.
Meski demikian, Ronald menegaskan putusan praperadilan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Menurutnya, terlapor tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, korban juga berhak memperoleh proses penegakan hukum yang objektif, profesional dan memberikan kepastian hukum.
“Kami tidak sedang mendahului pokok perkara dan tidak sedang memvonis siapa pun. Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan pengadilan. Tetapi ketika pengadilan memerintahkan penyidikan dilanjutkan, maka perintah tersebut harus dilaksanakan,” tegas Ronald.
Minta Polisi dan Kejaksaan Berkoordinasi
Ronald juga menyoroti amar putusan yang tidak hanya ditujukan kepada pihak Kepolisian, tetapi turut memerintahkan pihak Kejaksaan selaku Turut Termohon untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan.
Termasuk di dalamnya menjalankan kewenangan terkait pengawasan penuntutan maupun menerima kembali pelimpahan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, ia meminta koordinasi antara penyidik dan penuntut umum segera dilakukan agar proses hukum tidak kembali mengalami stagnasi.
“Polisi diperintahkan melanjutkan penyidikan, sementara Kejaksaan juga diperintahkan tunduk dan patuh serta menjalankan kewenangannya sesuai hukum. Dengan konstruksi amar seperti ini, tidak seharusnya perkara kembali mengalami stagnasi,” ujarnya.
Ronald menegaskan PERADI SAI akan mencermati perkembangan tindak lanjut putusan tersebut sebagai bagian dari komitmen organisasi advokat dalam mendorong supremasi hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
“Ini bukan sekadar persoalan siapa menang dan siapa kalah dalam praperadilan. Ini menyangkut kewibawaan hukum. Putusan pengadilan harus hidup dalam pelaksanaan, bukan hanya tersimpan sebagai dokumen,” katanya.
Ia secara khusus meminta Kapolda Gorontalo bersama jajaran Ditreskrimum Polda Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut.
“Kami mendesak agar SP3 segera dicabut sebagaimana diperintahkan hakim, penyidikan dibuka kembali, seluruh fakta serta alat bukti didalami, koordinasi dengan Kejaksaan dilakukan dan masyarakat diberikan kepastian bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan,” tandasnya.
Ronald kembali menegaskan, dengan telah dinyatakannya SP3 tidak sah dan batal demi hukum, fokus selanjutnya adalah memastikan pelaksanaan amar putusan pengadilan.
“SP3 sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Perintah hakim juga sangat jelas: buka kembali dan lanjutkan penyidikan. Jadi sekarang bukan lagi waktunya memperdebatkan apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak. Pertanyaannya tinggal satu: kapan Polda Gorontalo melaksanakan putusan pengadilan tersebut? Supremasi hukum tidak cukup dibuktikan ketika putusan dibacakan, tetapi ketika putusan itu benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya.
