Temuan BPK RI di Dinas Sosial Gorontalo Sebesar Rp124 Juta

Ilustrasi gambar temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo, Sumber: AI
Ilustrasi gambar temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo, Sumber: AI

AIIMNEWS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menemukan adanya kelebihan pembayaran belanja bahan pangan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo kepada pihak penyedia, CV ADL, sebesar Rp124.785.000.

Temuan tersebut tertuang dalam uraian rekomendasi BPK tahun 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Dinas Sosial untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bacaan Lainnya

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa Gubernur Gorontalo melalui Kepala Dinas Sosial menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berkomitmen menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan.

Salah satu rekomendasi BPK adalah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLP3G untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran belanja bahan pangan kepada CV ADL dengan menyetorkan uang sebesar Rp124.785.000 ke kas daerah.

Selain persoalan kelebihan pembayaran tersebut, BPK juga merekomendasikan agar Kepala Dinas Sosial menginstruksikan PPTK UEP-PEKKA untuk melaksanakan sosialisasi penatausahaan pengelolaan belanja bantuan sosial.

Sosialisasi tersebut juga harus disertai pembinaan terkait penggunaan bantuan sosial serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada penerima bantuan sosial.

Rekomendasi itu menunjukkan adanya dua aspek yang menjadi perhatian BPK, yakni pertanggungjawaban keuangan atas kelebihan pembayaran belanja bahan pangan dan pembenahan tata kelola administrasi bantuan sosial.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, tindak lanjut Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Dinas Sosial, menjadi penting untuk memastikan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah serta memperbaiki tata kelola belanja bantuan sosial agar lebih tertib dan akuntabel.

Mirisnya, saat media mau mengonfirmasi terkait temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas, Refli Buata menyatakan bahwa di tahun 2025 tersebut dirinya belum menjadi kepala dinas Sosial. Ia meyarankan, mengenai hal itu bisa langsung menghubungi bagian BLP3G.

“Ada kpa yang menangani BLP3G waktu itu pak Sujono. Saya tahun 2025 belum di Dinsos. Saya lagi ada agenda dengan pak Gub di Rekso,” ujarnya dalam pesan WhatsApp.

Setelah kemudian media menghubungi melalui pesan WhatsApp terhadap pihak yang diketahui merupakan perencana program BLP3G yang ada di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, awalnya ia masih merespons dengan baik. Bahkan ia menanyakan perihal apa untuk mewawancarainya. Namun setelah disampaikan bahwa wawancaranya menyangkut temuan BPK, dirinya justru memberikan alasan sibuk seolah tak ingin ditemui.

“Terkait temuan sudah dilaksanakan tindak lanjut. Saya masih bikin proposal ke sentra tu mow tow balai Manado. Maaf bukan belum bersedia, cuman saya masih menyusun proposal,” jawabnya dalam pesan yang diterima.

(redaksi/aiim)

 

**Cek berita dan artikel terbaru di Saluran WhatsApp dan akun TikTok aiimnews.com

Pos terkait