Dugaan Masalah Keuangan Pemprov, Fikri Abdullah Siapkan Dokumen untuk Kejati

Aktivis muda Gorontalo, Fikri Abdullah, foto/Istimewa
Aktivis muda Gorontalo, Fikri Abdullah, foto/Istimewa

AIIMNEWS.COM – Aktivis Gorontalo, Fikri Abdullah, berencana membawa sejumlah dokumen terkait dugaan persoalan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminta aparat penegak hukum menelaah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Fikri menegaskan, langkah itu merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI di dua instansi atau Organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimana dalam keterangan BPKR RI mengatakan telah menginstruksikan kepada Gubernur Gorontalo untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut kurang lebih dari 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

Menurutnya, kritik, permintaan konfirmasi, maupun klarifikasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah merupakan bagian dari kontrol demokrasi. Hal itu tidak seharusnya dipandang sebagai serangan pribadi ataupun upaya mencari-cari kesalahan pejabat.

Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban untuk membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan ketika masyarakat meminta penjelasan, justru muncul kesan antikritik. Kalian adalah pejabat publik, sehingga keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari amanah jabatan. Kami bukan sedang menghakimi, kami ingin memastikan apakah temuan pemeriksaan sudah benar-benar ditindaklanjuti atau belum,” tegas Fikri.

Ia menjelaskan, penyerahan dokumen ke Kejati Gorontalo bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Fikri juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama. Sebab, anggaran yang dikelola pemerintah merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan takut dikritik ketika menjalankan jabatan publik. Sebab, kekuasaan bukan alasan untuk menutup ruang pertanyaan masyarakat,” tutupnya.

Fikri berharap, langkah yang akan ditempuhnya tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mendorong keterbukaan pemerintah daerah sekaligus memastikan setiap persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

(redaksi/aiim)

 

**Cek berita dan artikel terbaru di Saluran WhatsApp dan akun TikTok aiimnews.com

Pos terkait