Bone Bolango Perkuat SP4N-LAPOR, Aduan Warga Jadi Indikator Kinerja

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Sukriyanto Katili saat membuka sosialisasi pengelolaan layanan SP4N-LAPOR, foto/Istimewa
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Sukriyanto Katili saat membuka sosialisasi pengelolaan layanan SP4N-LAPOR, foto/Istimewa

AIIMNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) guna mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pengelolaan SP4N-LAPOR di lingkungan Pemkab Bone Bolango tahun 2026, yang berlangsung di Aula Tolopani Bappeda Litbang Bone Bolango pada 24–25 September 2026.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bone Bolango, Sukriyanto Katili, mengatakan kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menerima, mengelola, memantau, hingga menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui kanal digital lapor.go.id.

Menurut Sukriyanto, SP4N-LAPOR menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait pelayanan publik. Pengaduan yang masuk selanjutnya diteruskan kepada instansi berwenang agar dapat ditangani sesuai persoalan yang dilaporkan.

“SP4N-LAPOR dibentuk untuk mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun tetap dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang,” jelas Sukriyanto.

Ia menegaskan, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR bukan sekadar kegiatan administratif. Sistem tersebut memiliki dasar hukum sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Sejumlah regulasi menjadi landasan penyelenggaraannya, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

SP4N-LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 680 Tahun 2020 tertanggal 27 Oktober 2020.

Tindak Lanjut Aduan Berkaitan dengan Penilaian Kinerja

Sukriyanto menjelaskan, keseriusan pemerintah daerah dalam menangani laporan masyarakat turut berkaitan dengan evaluasi kinerja pelayanan publik dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Ia merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026, khususnya Indikator 12 yang berkaitan dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui LAPOR.

Dengan demikian, perangkat daerah tidak cukup hanya menerima laporan. Setiap aduan perlu dikelola secara tepat, dipantau perkembangannya, dan ditindaklanjuti hingga memperoleh penyelesaian yang jelas.

“Pengelolaan pengaduan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sekaligus menjadi alat ukur maturitas layanan publik di daerah kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sukriyanto memaparkan tiga manfaat utama penerapan SP4N-LAPOR. Pertama, proses pengaduan menjadi lebih efisien karena dikelola secara terpusat dan terkoordinasi.

Kedua, seluruh laporan terdokumentasi secara digital sehingga memudahkan penelusuran dan memperkuat pertanggungjawaban. Ketiga, sistem ini menyediakan mekanisme pemantauan untuk memastikan pengaduan masyarakat memperoleh tindak lanjut.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat memetakan berbagai persoalan pelayanan yang disampaikan warga sekaligus mengevaluasi respons masing-masing perangkat daerah.

Sukriyanto menilai, pengaduan masyarakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai keluhan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan pemerintah.

“Keberadaan SP4N-LAPOR juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang lebih terbuka dan responsif. Aduan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai laporan, tetapi dapat menjadi masukan untuk mengetahui bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki,” paparnya.

Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan SP4N-LAPOR tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya aplikasi digital. Komitmen aparatur dan kesungguhan setiap perangkat daerah dalam merespons laporan menjadi faktor penting agar sistem tersebut berjalan efektif.

“Pengelolaan pengaduan adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango,” tandasnya.

 

**Cek berita dan artikel terbaru di Saluran WhatsApp dan akun TikTok aiimnews.com

Pos terkait