Gustriman: Musyawarah KADIN Kota Gorontalo Dinilai Tidak Beretika

Gustriman I Aliwu, salah satu anggota KADIN Gorontalo, foto/aiimnews.com
Gustriman I Aliwu, salah satu anggota KADIN Gorontalo, foto/aiimnews.com

AIIMNEWS.COM — Pelaksanaan Musyawarah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Gorontalo menuai sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Gustriman, anggota KADIN, yang menilai proses musyawarah tersebut tidak mencerminkan etika organisasi, khususnya dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kota Gorontalo.

Menurut Gustriman, KADIN merupakan organisasi yang memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Karena itu, setiap agenda organisasi yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan dunia usaha dan pembangunan daerah semestinya dikomunikasikan secara baik dengan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

“Musyawarah KADIN Kota Gorontalo jangan hanya dilihat sebagai agenda internal organisasi. Ada etika kelembagaan yang harus dijaga. Pemerintah Kota Gorontalo adalah mitra strategis KADIN dalam mengembangkan dunia usaha dan perekonomian daerah,” ujar Gustriman.

Ia mempertanyakan pelaksanaan musyawarah tersebut apabila memang dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dengan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Kalau komunikasi dengan pemerintah daerah saja tidak dibangun dengan baik, bagaimana KADIN bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah?” tegasnya.

Gustriman menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk mengintervensi independensi KADIN sebagai organisasi. Menurutnya, independensi tetap harus dijaga, namun hal tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan komunikasi dan etika hubungan kelembagaan.

“KADIN memang harus independen, tetapi independen bukan berarti mengabaikan komunikasi dan etika hubungan kelembagaan. Pemerintah dan dunia usaha harus berjalan bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Gustriman mengaitkan persoalan tersebut dengan arah kebijakan Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang menurutnya mendorong KADIN untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam pengembangan dunia usaha.

“Sebagai Anggota KADIN, Saya Harus katakan ini tidak sejalan dengan apa yg menjadi Intruksi ketua Umum KADIN INDONESIA Anindya Novyan Bakrie , untuk Bersinergi dengan Pemerintah dibidang Usaha. Apalagi salah satu syarat Caketum harus mendapatkan Rekomendasi Pimpinan daerah Bupati atau walikota, ini adalah amanah yang harus kita laksanakan sebagai anggota KADIN yang ada di daerah. Olehnya apa yang terjadi di Musyawarah Kota Gorontalo bagaikan cerita yang memalukan dan memilukan untuk kita Ingat,” ucapnya.

“Steering Comittee (SC) dan Organizing Comittee (OC) KADIN Indonesia yang ditugaskan mengatur segala urusan soal Mukab dan Mukot di Gorontalo ibarat ‘seorang Anak Kecil disuruh bapaknya pergi ke sekolah untuk belajar, lebih memilih bolos sekolah karena mau beli permen,” tambahnya.

Ia juga bahkan menggambarkan pelaksanaan Musyawarah KADIN Kota Gorontalo tersebut sebagai sesuatu yang patut menjadi bahan evaluasi bersama.

Gustriman menilai, seluruh anggota KADIN, baik yang berada di Provinsi Gorontalo maupun di tingkat nasional, berhak memperoleh penjelasan mengenai proses dan pelaksanaan musyawarah tersebut.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul persepsi maupun pertanyaan di kalangan anggota terkait proses organisasi yang telah berlangsung.

“Olehnya, perlu ada perhatian khusus dari KADIN Indonesia terkait soal musyawarah yang telah dilaksanakan di Kota Gorontalo,” tandasnya.

Ia berharap sorotan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi KADIN Kota Gorontalo untuk memperbaiki tata kelola organisasi ke depan, terutama dalam aspek komunikasi, transparansi, hubungan kelembagaan, serta penghormatan terhadap seluruh pemangku kepentingan.

(redaksi/aiim)

 

**Cek berita dan artikel terbaru di Saluran WhatsApp dan akun TikTok aiimnews.com

Pos terkait