AIIMNEWS.COM — Kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Gorontalo kembali mencuat dan menyisakan kekecewaan.
Dua pejabat setingkat Kepala Dinas (Kadis)yang diduga terlibat, yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Safwan Bano dan eks Kepala Dinas Pertanian, Rahmat Pomalingo ternyata hanya dikenai sanksi hukuman disiplin.
Skandal ini mencoreng proses seleksi PPPK yang semestinya menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Dugaan kuat menunjukkan bahwa kedua kadis tersebut memainkan peran penting dalam manipulasi berkas administrasi sejumlah peserta, yang belakangan diketahui tidak memenuhi syarat.
Namun, alih-alih ditindak secara tegas dengan proses hukum, keduanya justru “diselamatkan” dengan hukuman disiplin yang dinilai sangat ringan dibanding dampak besar dari perbuatannya.
Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Pj Sekretaris Daerah, Trizal Entengo dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan bahwa keduanya telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Namun, hingga kini tak ada keterangan apakah akan ada tindak lanjut hukum, meskipun unsur pidana pemalsuan dokumen sangat jelas.
“Tidak ada yang jalan di tempat. Kasus sudah selesai pemeriksaan, ybs sudah dijatuhi hukuman disiplin,” tulis Pj Trijal Entengo melalui pesan WhatsApp, Sabtu (26/7/2025).
Sejumlah pihak menilai, keputusan tersebut mengirim sinyal buruk terhadap upaya reformasi birokrasi. Skandal ini dikhawatirkan menjadi preseden yang membenarkan bahwa pelanggaran berat pun bisa “diselesaikan secara internal” tanpa pertanggungjawaban publik.
Sebelumnya, Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik. Diantaranya, depan Kantor Bupati Gorontalo dan di Gedung Rakyat, DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (16/6/2025).
Baca Juga: Puluhan Mahasiswa Demo, Salah Satu Tuntutan Dua Kadis Terlibat Kasus Pemalsuan Dokumen PPPK
Mereka menuntut agar dua kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo diperiksa secara serius karena diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan dua orang Kadis, yakni Safwan Bano dan Rahmat Pomalingo justru hanya mendapatkan sanksi administrasi.
“Kita lihat bahwa beberapa pejabat lainnya telah diberi sanksi berupa dinonaktifkan. Seperti Kasatpol PP dan Direktur Rumah Sakit, masa dua Kadis itu hanya mendapat sanksi administrasi, ini gimana,” ungkap Erlin Adam.
Erlin mempertanyakan soal hasil pemeriksaan kepada kedua Kadis tersebut yang kemudian hanya dijatuhkan sanksi administrasi. Ia menduga jangan sampai ada permainnya dalam proses pemeriksaan tersebut.
“Bupati Gorontalo jangan tebang pilih. Kalau memberikan sanksi harus tegas. Ini nyata-nyata sudah ada pelanggaran hanya di kasih sanksi administrasi,” tegas Erlin Adam.
(ha/aiim)





