AIIMNEWS.COM — Sekitar 200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango disebut belum menerima gaji.
Persoalan tersebut diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat memimpin apel kerja di Lapangan Alun-Alun Bone Bolango, Senin (21/9/2026).
Iwan menyebut, keterlambatan pembayaran gaji itu terjadi akibat adanya miskomunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut. Iwan juga meminta para PPPK tidak perlu khawatir terhadap hak mereka.
“Ini karena ada miskomunikasi dalam perencanaan penganggaran. Tapi Bapak/Ibu yang PPPK tidak usah khawatir, komitmen kita, insya Allah, ini kita akan tuntaskan,” ujar Iwan di hadapan peserta apel.
Menurut Iwan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah daerah saat ini memasuki penghujung triwulan ketiga dan tengah mempersiapkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebutuhan anggaran hingga akhir tahun. Setiap belanja wajib, termasuk hak-hak aparatur, harus dipastikan telah masuk dalam perencanaan.
“Mohon dicek dan ricek kembali. Jangan sampai ada belanja listrik yang tidak cukup, air yang tidak cukup, atau hak-hak aparatur yang tidak terlayani sampai dengan akhir tahun 2026,” tegasnya.
Iwan menekankan, evaluasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji aparatur. Kebutuhan rutin perangkat daerah juga harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru pada akhir tahun anggaran.
(redaksi/aiim)





