AIIMNEWS.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dikutip dari laman website cnnindonesia.com, Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, niatan pengunduran diri itu disampaikan Gibran saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.
Menurutnya, langkah tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gibran.
Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum tersebut dan memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan
Dinamika yang melatarbelakangi niatan pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi bagian dari dokumen persyaratan pendidikan Gibran tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa persoalan terkait dokumen pendidikan tersebut. Namun, MK menyatakan tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan itu kemudian memunculkan tekanan politik di parlemen, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI.
Gibran Tetap Jalankan Tugas sebagai Wapres
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Prasetyo Hadi menegaskan Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden meskipun telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri.
Pemerintah, lanjutnya, tetap berfokus pada pelaksanaan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pernyataan pengajuan pengunduran diri tersebut belum dapat dimaknai sebagai berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
