AIIMNEWS.COM – Peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu yang menjadi akses utama menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, kembali dievaluasi. Dari total rencana peningkatan jalan, realisasi rabat beton baru mencapai 13,178 kilometer, sementara komitmen kerja sama yang belum ditindaklanjuti masih mencapai Rp17,257 miliar.
Evaluasi tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), serta Direktorat Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Pertemuan digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting pada 29 September 2026 untuk membahas capaian, kendala, dan kelanjutan kerja sama pembangunan jalan di kawasan konservasi tersebut.
Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu tetap berjalan sesuai sasaran.
Menurutnya, pembangunan akses menuju Pinogu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi konservasi kawasan TNBNW.
“Dari total ruas Jalan Tulabolo-Pinogu sepanjang 31 kilometer, sekitar 15,27 kilometer berada di dalam kawasan TNBNW. Hingga evaluasi dilakukan, peningkatan jalan dengan rabat beton selebar 2 meter telah mencapai 13,178 kilometer dari 24 kilometer yang direncanakan dalam addendum Rencana Pelaksanaan Program (RPP) 2024,” ungkap Sri Mulyani.
Komitmen Rp26,4 Miliar, Realisasi Baru 34 Persen
Dalam kerja sama periode RPP 2017–2027, nilai komitmen yang disepakati mencapai Rp26,417 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Rp24,899 miliar untuk pembangunan jalan dan Rp1,517 miliar untuk mendukung pengelolaan kawasan.
Namun, hingga September 2026, realisasi komitmen baru mencapai Rp9,160 miliar atau sekitar 34 persen. Artinya, masih terdapat Rp17,257 miliar, setara 66 persen dari total komitmen, yang perlu ditindaklanjuti.
Sri Mulyani mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan. Cuaca ekstrem, tingginya biaya material, kondisi tanah yang labil, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program.
“Pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Cuaca ekstrem, tingginya biaya material, struktur tanah yang labil, hingga keterbatasan fiskal daerah menjadi sejumlah kendala yang memengaruhi pelaksanaan program,” bebernya.
Berdasarkan hasil evaluasi, tata kelola kerja sama tersebut memperoleh nilai 63,16 persen dengan kategori cukup. Penilaian ini menjadi catatan bagi pihak-pihak terkait untuk memperbaiki pelaksanaan program dan memastikan komitmen yang telah disepakati dapat dituntaskan.
Akses Masyarakat Membaik, Program Konservasi Masih Tersisa
Di tengah berbagai kendala, peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu dinilai membawa manfaat langsung bagi masyarakat Pinogu. Jalur yang sebelumnya didominasi tanah dan lumpur kini secara bertahap diperbaiki untuk memperkuat konektivitas wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Perbaikan jalan diharapkan mempermudah mobilitas warga menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pusat pemerintahan. Akses distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan produk lokal juga semakin terbuka, termasuk peluang pengembangan wisata alam yang tetap memperhatikan kelestarian kawasan TNBNW.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut PKS yang ditandatangani pada 14 Agustus 2017. Selain peningkatan jalan, sejumlah kegiatan pendukung juga telah direalisasikan.
Di antaranya pembangunan 16 unit portal, satu gerbang kawasan, delapan papan imbauan, serta tiga kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Program tersebut termasuk pengadaan bibit dan penanaman durian di sekitar kawasan.
Meski demikian, sejumlah kewajiban kerja sama masih belum terealisasi hingga September 2026.
Program yang masih perlu ditindaklanjuti meliputi pelatihan peran masyarakat dalam perlindungan kawasan, pembangunan dua menara pengawas, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan pagar, koridor dan perlintasan satwa, rehabilitasi ekosistem seluas 10 hektare, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi.
Perpanjangan Kerja Sama Jadi Rekomendasi
Atas berbagai catatan tersebut, evaluasi merekomendasikan pengajuan perpanjangan PKS dengan sejumlah penyesuaian. Langkah ini diperlukan untuk memperjelas objek kerja sama, pembagian tanggung jawab, serta arah pelaksanaan program pada periode berikutnya.
Salah satu poin yang ditekankan adalah pembatasan objek kerja sama pembangunan jalan hanya pada ruas yang berada di dalam kawasan TNBNW. Selain itu, hak dan kewajiban setiap pihak perlu diperjelas, termasuk penyusunan program kerja dengan indikator keberhasilan dan mekanisme pemantauan yang terukur.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga diminta menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan komitmen kerja sama. Dukungan anggaran bagi pengelolaan kawasan, terutama kegiatan di bidang kehutanan, turut menjadi perhatian dalam proses tersebut.
Hasil evaluasi selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE sebagai salah satu persyaratan untuk memproses perpanjangan PKS.
Dengan masih besarnya komitmen yang harus dituntaskan, keberlanjutan kerja sama ini menjadi penting untuk memastikan peningkatan akses menuju Pinogu berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi.





