Penulis: Ketua DPC PERADI SAI Gorontalo, Ronald Van Mansur Nur, S.H., M.H., CPCLE., C.PS., CCDA., C.MED., C.NEG
AIIMNEWS.COM — Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, Ketua DPC PERADI SAI Gorontalo, Ronald Van Mansur Nur, mengajak seluruh masyarakat tetap memeriahkan hari kemerdekaan dengan penuh rasa syukur, persatuan, dan optimisme.
Namun, perayaan tersebut juga harus menjadi momentum introspeksi terhadap berbagai persoalan kebangsaan, khususnya gejolak yang terjadi di Aceh dan konflik bersenjata yang masih berlangsung di Papua.
“Bendera Merah Putih tetap harus kita kibarkan dengan bangga. Lagu Indonesia Raya harus kita nyanyikan dengan penuh kehormatan. Akan tetapi, kemeriahan 17 Agustus jangan berhenti pada perlombaan, panggung hiburan, dan seremoni. Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk bertanya: apakah keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan negara telah benar-benar dirasakan seluruh rakyat dari Aceh sampai Papua?” tegas Ronald.
Menurut Ronald, peristiwa di Banda Aceh yang bertepatan dengan peringatan 21 tahun Perdamaian Helsinki serta masih berlangsungnya kekerasan di Papua merupakan peringatan bahwa persatuan bangsa harus terus dirawat.
Peristiwa di Aceh pada 15 Agustus 2026 kemarin bahkan dinilai tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh, melainkan dinamika kelompok tertentu. Aceh telah menjalani perdamaian selama 21 tahun melalui MoU Helsinki dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti hal nya yang telah diterbitkan oleh media pada waktu itu.
Meski demikian, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh rakyat Aceh maupun seluruh masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari NKRI.
Sementara itu, konflik Papua harus dipandang secara jernih dan menyeluruh. Negara wajib menindak tegas kelompok bersenjata yang menyerang masyarakat, aparat, maupun pekerja sipil. Namun, penegakan hukum harus tetap dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.
“Jangan karena tindakan kelompok tertentu, seluruh masyarakat Aceh dan Papua kemudian dicurigai atau dicap sebagai separatis. Generalisasi seperti itu justru dapat melahirkan luka baru dan semakin menjauhkan masyarakat dari negara,” ujarnya.
Sikap atau jiwa nasionalisme yang mestinya diterapkan menurut versi Ronald yakni:
Pertama, tetap mengibarkan Merah Putih sebagai simbol persatuan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia.
Kedua, merayakan kemerdekaan secara inklusif dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, pilihan politik, maupun asal daerah.
Ketiga, mendoakan para korban kekerasan di Aceh, Papua, dan berbagai daerah lainnya serta menunjukkan solidaritas kepada keluarga korban.
Keempat, menolak segala bentuk provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, dan narasi yang mengadu domba masyarakat Aceh, Papua, maupun daerah lain dengan Pemerintah Pusat.
Kelima, mendukung penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan, baik kelompok bersenjata maupun aparat yang diduga melakukan pelanggaran hukum, melalui proses hukum yang adil dan terbuka.
Keenam, menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai ruang dialog dan evaluasi atas pelaksanaan otonomi khusus, pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Pada keutuhannya, NKRI memiliki undang-undang yakni: Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Dengan demikian, keutuhan NKRI tidak boleh dijaga hanya dengan kekuatan, tetapi harus dipertahankan melalui supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang merata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
“NKRI bukan hanya garis batas wilayah. NKRI adalah janji konstitusional bahwa setiap warga negara, baik di Gorontalo, Aceh, Papua maupun daerah lainnya, memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari negara,” katanya.
(redaksi/aiim)
