AIIMNEWS.COM — Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru. Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi mendapat persetujuan DPR RI untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, anggota dewan menyetujui pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri sekaligus menyetujui pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan tersebut.
Sebelumnya, proses pergantian Kapolri diawali dengan Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Surat tersebut berisi usulan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sekaligus pengangkatan calon Kapolri baru.
Komisi III DPR RI kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi pada Kamis pagi. Dalam proses tersebut, Suyudi mendapat persetujuan secara aklamasi sebelum namanya dibawa ke rapat paripurna DPR.
Suyudi Bawa Gagasan “Polisi Bersama Masyarakat”
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi menyampaikan arah kepemimpinannya melalui gagasan “Polisi Bersama Masyarakat”.
Gagasan tersebut, menurut Suyudi, akan menjadi doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.
Ia juga menyinggung perjalanan reformasi Polri yang telah memasuki dekade keempat. Menurutnya, berbagai kritik dan keluhan masyarakat terhadap institusi kepolisian perlu dipandang sebagai bagian dari proses pembenahan.
Suyudi menyatakan kritik yang berbasis fakta dapat menjadi sistem peringatan dini bagi institusi untuk mengetahui bagian mana yang perlu segera diperbaiki.
Dalam agenda yang disampaikannya, Suyudi juga memaparkan rencana kerja 100 hari pertama serta keberlanjutan program hingga 2029.
Ia menempatkan reformasi internal, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum serta penguatan keamanan sebagai bagian dari arah transformasi Polri.
Pernah Pimpin BNN
Suyudi Ario Seto bukan nama baru dalam struktur penegakan hukum nasional. Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut memiliki pengalaman di bidang reserse maupun kewilayahan.
Dalam perjalanan kariernya, Suyudi pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk Kapolsek Metro Tanah Abang, Kapolsek Metro Penjaringan serta sejumlah jabatan di bidang reserse.
Ia juga pernah dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Banten sebelum kemudian menduduki jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Suyudi dilantik sebagai Kepala BNN pada 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Menggantikan Listyo Sigit
Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri sejak dilantik pada 27 Januari 2021. Selama masa kepemimpinannya, Polri menjalankan berbagai agenda transformasi kelembagaan, termasuk pembenahan tata kelola dan penguatan pelayanan kepada masyarakat.
Pada Mei 2026, Sigit juga menyampaikan komitmen Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), termasuk penguatan Kompolnas serta pembenahan tata kelola kelembagaan.
Sebelumnya, isu pergantian Kapolri sempat beredar pada Agustus 2026. Saat itu, pemerintah dan Komisi III DPR RI menyatakan belum ada Surat Presiden mengenai pergantian Kapolri. Situasi berubah pada akhir September setelah DPR menerima Surpres tertanggal 30 September 2026 yang secara resmi mengusulkan pergantian tersebut.
Dengan disetujuinya Suyudi Ario Seto dalam rapat paripurna DPR, proses pergantian pucuk pimpinan Polri kini memasuki tahapan selanjutnya di tingkat Presiden.
Pergantian ini sekaligus menjadi momentum bagi kepemimpinan baru Polri untuk menerjemahkan gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” ke dalam kebijakan dan program kerja institusi, terutama terkait reformasi, pelayanan publik dan penegakan hukum.
