AIIMNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Hingga saat ini, baru 10 satuan pendidikan di Kabupaten Gorontalo yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tahapan pelaksanaan program tersebut yakni lima Sekolah Dasar (SD) dan lima Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Penandatanganan PKS menjadi salah satu syarat penting sebelum pelaksanaan revitalisasi fisik sekolah dimulai. Melalui kerja sama tersebut, sekolah penerima bantuan dapat melanjutkan proses administrasi hingga pelaksanaan pembangunan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.
Di Kabupaten Gorontalo sendiri, proses pelaksanaan program masih terus berjalan. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan terus melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan agar seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi, termasuk penyelesaian PKS.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abd Waris menyatakan, menjadi syarat utama agar sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi, mekanismenya melalui sistem (Dapodik). Aplikasi itu penentu bagi setiap sekolah yang mau mengajukan program revitalisasi.
“Mekanisme pengelolaannya itu langsung kepala sekolah. Tapi, caranya supaya sekolahnya masuk, sistem aplikasi dapodik nya yang diperbaiki. Perbaikannya pun harus sesuai,” ujar Abd Waris.
Abd Waris mengatakan dalam program revitalisasi sekolah ini pemerintah tidak banyak campur tangan atau mengintervensi. Sebab, program tersebut memang telah dibuat dan langsung kepada sekolah yang dituju.
“Memang tidak bisa sama sekali, yang bisa kita lakukan hanya mendorong sekolah untuk segera mengusulkan sekolahnya dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan,” terangnya.
“Untuk tahun ini ada kurang lebih sepuluh sekolah yang masuk dan sudah melaksanakan PKS bersama Kementerian. Yang pasti kita terus meminta sekolah untuk dapat mengusulkan,” ucap Abd Waris.
Secara nasional, Kemendikdasmen menargetkan perluasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun 2026. Pemerintah bahkan menambah cakupan program hingga lebih dari 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan.
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
(redaksi/aiim)
